KPK Bongkar Korupsi Dana Bencana BNPB Rp148 Miliar, 5 Tersangka

KPK bongkar korupsi dana bencana BNPB

Uang yang disiapkan untuk korban bencana berakhir di pasar saham. Itulah inti temuan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan korupsi Dana Siap Pakai di Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang dibongkar lewat operasi tangkap tangan pada Selasa, 13 Oktober 2026.

Dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 16 Oktober 2026, Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein memaparkan konstruksi perkara. Ada dua klaster yang dibangun penyidik: konflik kepentingan dalam pengadaan, dan dugaan suap kepada pejabat di lingkungan BNPB.

Kasus ini menyeret Bima Setiawan, tenaga ahli Kepala BNPB yang juga adik mantan Kepala BNPB Jenderal TNI Suharyanto. Bima termasuk lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Suharyanto sendiri tidak masuk dalam daftar tersangka.

Yang membuat perkara ini terasa menyakitkan: dana itu semestinya dipakai saat masyarakat sedang kesulitan, mulai dari kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan serta Papua, gempa besar di Nusa Tenggara Timur, sampai banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Kronologi: 15 orang diamankan, 5 jadi tersangka

Operasi tangkap tangan berlangsung di Jakarta pada Selasa, 13 Oktober 2026. Tim KPK mengamankan 15 orang dan menyita barang bukti senilai kurang lebih Rp5,47 miliar. Dari operasi itu, penyidik menetapkan lima tersangka pada Rabu, 14 Oktober 2026.

Kelima tersangka adalah Bima Setiawan selaku tenaga ahli Kepala BNPB, Richard Erlangga selaku tenaga ahli Kepala BNPB saat itu, Gabriel Purwaka Sigit selaku kepala sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB, serta dua pihak swasta, Syifa Nrika Ghifarin dan Gery Prasetiawan.

KPK langsung melakukan penahanan untuk 20 hari pertama, terhitung 14 Oktober sampai 2 November 2026. Penahanan itu memberi penyidik waktu untuk mendalami aliran dana, termasuk rekening perusahaan dan aset lain yang diduga dibeli dari uang pengadaan.

Sekretaris Utama BNPB, Rustian, masih berstatus saksi. Posisi itu penting dicatat: status saksi berbeda dari tersangka, dan hingga artikel ini disusun tidak ada keterangan resmi yang menempatkan pejabat lain di luar lima nama tersebut sebagai tersangka.

Klaster pertama: pengadaan Rp148 miliar lewat penunjukan langsung

Klaster pertama berkaitan dengan konflik kepentingan. Menurut KPK, BNPB bermitra dengan sejumlah penyedia barang dan jasa melalui metode penunjukan langsung pada periode 2024 sampai 2026. Penyedia itu diduga terafiliasi dengan Bima Setiawan.

Total nilai pengadaan yang disorot mencapai Rp148 miliar. Rinciannya: Rp45,76 miliar pada 2024, Rp52,27 miliar pada 2025, dan Rp50 miliar pada 2026. Angka itu bukan nilai kerugian negara yang tetap, melainkan nilai paket pengadaan yang sedang didalami penyidik.

Mekanisme yang dipakai adalah Rencana Kerja Kolaboratif, yaitu daftar penyedia yang disiapkan agar pengadaan bisa cepat saat status darurat ditetapkan. Dalam keadaan normal, cara itu masuk akal. Dalam perkara ini, KPK menduga daftar tersebut dipakai untuk mengarahkan paket kepada pihak yang punya hubungan dengan pejabat di dalam BNPB.

Angka per tahun itu dihitung dari keterangan KPK di depan wartawan. Totalnya mencapai Rp148,03 miliar, tetapi dalam berbagai pernyataan resmi angka itu dibulatkan menjadi Rp148 miliar. Selisih 30 juta rupiah bukan temuan baru, hanya pembulatan.

Rp30,98 miliar berubah jadi saham

Dari dana yang mengalir ke perusahaan terafiliasi, KPK menyorot pembelian saham PT Medela Potentia Tbk dengan kode MDLA. Pembelian dilakukan melalui PT Alfa Veritas Energizer, perusahaan yang disebut terafiliasi dengan Bima Setiawan.

Kepemilikan saham PT Alfa Veritas Energizer di MDLA mencapai 150,4 juta lembar, setara 1,07 persen. Dengan harga Rp206 per lembar pada 13 Oktober 2026, nilai kepemilikan itu mencapai Rp30,98 miliar. KPK menyebut angka itu bisa dilihat langsung di data Bursa Efek Indonesia.

Bagi pembaca pasar modal, angka ini menjelaskan mengapa kasusnya disebut korupsi yang menyangkut aset investasi. Uang pengadaan berubah bentuk menjadi surat berharga, lalu nilainya bergerak mengikuti harga saham. Penelusuran aset menjadi lebih rumit karena nilainya tidak lagi sama dengan jumlah uang yang keluar dari kas negara.

Klaster kedua: suap Rp2,38 miliar untuk paket pengadaan

Klaster kedua adalah dugaan suap. Menurut KPK, Richard Erlangga selaku tenaga ahli Kepala BNPB meminta imbalan kepada penyedia agar mendapat paket pengadaan pada 2026. Salah satu penyedia yang disebut menyetujui permintaan itu adalah PT Trans Lintas Selaras.

Richard diduga menerima Rp2,38 miliar melalui perantara dari Gery Prasetiawan, direktur PT Trans Lintas Selaras. Aliran uang itu disebut berlangsung sejak Januari sampai September 2026. Gery juga diduga memberikan Rp140 juta kepada Gabriel Purwaka Sigit.

Selain uang, Gabriel disebut menerima sejumlah aset dari penyedia pengadaan BNPB. Rinciannya: uang tunai Rp1,7 miliar, 7.500 dolar Amerika Serikat, 9.000 dolar Singapura, 56 keping emas seberat 133 gram, dan tabungan emas seberat 192 gram.

KPK menegaskan ada kesepakatan di awal sebelum paket pengadaan ditunjuk langsung. Dalam konferensi pers, penyidik menyebut pola itu sebagai bukti bahwa persaingan sehat dalam pengadaan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Barang bukti Rp5,47 miliar: uang, emas, dan kripto

Dalam rangkaian operasi tangkap tangan, tim KPK menyita barang bukti senilai kurang lebih Rp5,47 miliar. Nilai itu terdiri dari beberapa bentuk aset, bukan hanya uang tunai. Komposisinya menunjukkan bagaimana hasil dugaan korupsi disimpan dalam berbagai bentuk.

KPK tidak merinci nilai rupiah valuta asing itu, sehingga total barang bukti tetap mengikuti angka Rp5,47 miliar yang disampaikan penyidik. KPK menyebut nilai itu sebagai nilai barang bukti yang diamankan, bukan nilai kerugian negara.

Uang yang seharusnya sampai ke korban bencana

Dana Siap Pakai adalah anggaran cadangan yang disiapkan pemerintah untuk keadaan darurat. Karena sifatnya cadangan, dana ini hanya bisa dicairkan bila salah satu syarat terpenuhi: ada penetapan status keadaan darurat bencana, ada penetapan status keadaan tertentu, ada pertimbangan risiko bencana berdampak yang ditetapkan Kepala BNPB, atau ada kebutuhan bantuan kemanusiaan ke luar negeri.

Menurut KPK, dana itu antara lain dipakai untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Papua, gempa besar di Nusa Tenggara Timur, serta banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada November 2025.

Daftar itu penting karena menjelaskan skala korban yang seharusnya dilindungi. Ketika dana darurat dipakai untuk membeli saham, yang terdampak bukan hanya angka di anggaran. Ada keluarga yang menunggu bantuan lebih lama, ada posko yang kekurangan logistik, dan ada daerah yang harus menunggu pencairan ulang.

KPK menyebut pencairan dana darurat sebenarnya fleksibel, tetapi kelonggaran itu melekat pada syarat yang ketat. Persoalannya, kelonggaran yang sama juga membuka ruang bagi pejabat yang ingin mempercepat pengadaan tanpa persaingan terbuka.

Kenapa penunjukan langsung rawan disalahgunakan

Penunjukan langsung dirancang untuk keadaan darurat. Saat jalan terputus atau rumah warga tertimbun, menunggu lelang panjang berarti menambah penderitaan. Karena itu, daftar penyedia disiapkan lebih awal lewat Rencana Kerja Kolaboratif.

Risikonya muncul ketika daftar itu tidak diperbarui, tidak diaudit, dan tidak dipisahkan dari kepentingan pejabat yang menyusunnya. Konflik kepentingan tidak selalu berupa uang yang berpindah langsung. Cukup dengan menempatkan perusahaan kerabat dalam daftar, paket pengadaan bisa mengalir ke pihak yang salah tanpa satu pun tanda tangan palsu.

Karena itu, KPK membagi kasus ini menjadi dua klaster. Klaster pertama menyorot konflik kepentingan dalam daftar penyedia. Klaster kedua menyorot suap yang diduga diberikan agar sebuah paket pengadaan jatuh ke pihak tertentu.

Cara membaca kasus ini tanpa ikut menyebar tuduhan

Ada tiga hal yang perlu dipisahkan. Pertama, status hukum: lima orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi belum ada putusan pengadilan. Kedua, nilai pengadaan: Rp148 miliar adalah nilai paket yang disorot, bukan angka kerugian negara yang tetap. Ketiga, nilai saham: Rp30,98 miliar adalah nilai kepemilikan pada 13 Oktober 2026, dan angka itu bisa berubah mengikuti harga pasar.

Ketiga angka itu sering dicampur dalam unggahan media sosial. Akibatnya, pembaca bisa menyimpulkan kerugian negara Rp148 miliar padahal penyidik baru menyorot nilai pengadaan. Cara paling aman adalah menyebut sumbernya: pernyataan KPK pada konferensi pers 16 Oktober 2026.

DailyFinance.id belum memperoleh tanggapan resmi dari para tersangka maupun kuasa hukumnya. Artikel ini terbuka untuk hak jawab, dan setiap koreksi yang disertai bukti akan dimuat dengan jelas.

Yang bisa kamu lakukan sekarang

Kasus dana bencana terasa jauh sampai kamu melihat sendiri bagaimana bantuan disalurkan. Kalau kamu atau keluargamu sedang menunggu bantuan sosial, pastikan nama dan Nomor Induk Kependudukan sudah terdaftar di kanal resmi. Jangan percaya pada pihak yang menjanjikan bantuan dengan biaya administrasi di muka.

Untuk urusan keuangan pribadi, prinsipnya sederhana: siapkan dana darurat sebelum memikirkan investasi. Dana darurat membantu keluarga bertahan saat pendapatan terganggu, tanpa harus berutang pada pinjaman daring berbunga tinggi.

Kalau kamu ingin membeli produk keuangan, pastikan produknya terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Cek nomor izin, baca risikonya, dan jangan pernah mentransfer uang ke rekening pribadi atas nama siapa pun.

Sumber dan bahan bacaan

Artikel ini disusun dari pernyataan resmi KPK dalam konferensi pers 16 Oktober 2026 dan laporan sejumlah media nasional. Angka yang dipakai adalah angka yang disebut penyidik, bukan estimasi redaksi.

• CNBC Indonesia: Korupsi BNPB, dana darurat bencana diduga buat beli saham Rp30 miliar
• CNN Indonesia: KPK sebut adik eks Kepala BNPB pakai uang korupsi bencana beli saham
• BBC Indonesia: Adik eks Kepala BNPB diduga gunakan dana bencana untuk beli saham
• Tirto.id: Bagaimana dana penanganan bencana BNPB Rp148 miliar dikorupsi
• Detik.com: Saham yang dibeli adik eks Kepala BNPB dari dana bencana

Foto utama adalah gambar komposit dari Kawanjarinews yang dipakai sebagai ilustrasi kasus, bukan dokumentasi penangkapan. Foto gedung KPK berasal dari Wikimedia Commons dengan lisensi CC BY-SA 4.0.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)