Spanduk Greenpeace di Bundaran HI, Istana Buka Suara soal Karhutla

Spanduk di Bundaran HI dan jawaban Istana

Aksi itu berlangsung singkat tetapi gambarnya menyebar cepat: enam aktivis Greenpeace Indonesia naik ke Monumen Selamat Datang, membentangkan dua spanduk besar di atas Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa pagi 20 Oktober 2026. Spanduk pertama berbunyi "Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup". Spanduk kedua lebih menusuk: "Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?"

Waktu aksinya bukan kebetulan. Tanggal 20 Oktober 2026 genap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Greenpeace memakai momen itu untuk menyampaikan pesan bahwa persoalan lingkungan tidak bisa dipisahkan dari kemampuan masyarakat membiayai hidupnya.

Enam aktivis yang membentangkan spanduk kemudian diamankan ke Polda Metro Jaya. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Anis Hidayah, meminta mereka segera dibebaskan dengan alasan kebebasan menyampaikan pendapat adalah hak konstitusional. Polisi menyatakan sedang meninjau rekaman kamera pengawas dan personel yang bertugas untuk mengetahui bagaimana keenam orang itu bisa naik ke monumen.

Di sisi lain, Istana tidak menghindari pertanyaan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjawab wartawan pada hari yang sama, dan jawabannya berisi angka yang jarang muncul di pemberitaan harian: berapa kilogram garam dan es kering yang sudah dilepas ke awan, dan berapa banyak hujan yang dihasilkan.

Es kering, garam, dan hujan yang dihasilkan

Prasetyo menjelaskan bahwa operasi modifikasi cuaca terus dilakukan, termasuk dengan metode baru berupa es kering atau dry ice. Es kering dipakai untuk memecah lapisan asap supaya sinar matahari bisa menembus, lalu membantu proses pembentukan awan hujan. Setelah itu, awan disemai dengan garam atau NaCl.

"Kita baru saja menembak area dengan NaCl, dan alhamdulillah di beberapa kabupaten hujan mulai turun," kata Prasetyo kepada wartawan, Selasa 20 Oktober 2026, seperti dikutip Kompas.com.

Angka yang ia beberkan cukup rinci. Di Sumatera Selatan, sejak 16 Oktober sudah dilakukan 8 penerbangan dengan total 1.600 kg NaCl dan 4.000 kg es kering. Penerbangan tambahan dilakukan bersama Lampung Post dari 15 sampai 18 Oktober, enam kali, dengan 4.800 kg es kering, untuk mengantisipasi gangguan jarak pandang di Palembang. Hasilnya, kadar partikel halus PM 2,5 menurun dan jarak pandang membaik.

Di Kalimantan Tengah, operasi berjalan lebih lama. Sejak 26 Agustus sudah ada 48 penerbangan dengan 43.800 kg NaCl, dan volume hujan yang dihasilkan mencapai 67,45 juta meter kubik. Angka itu bukan jumlah air yang jatuh di satu titik, melainkan akumulasi dari area yang disemai selama hampir dua bulan.

Cara membaca angka ini penting. Modifikasi cuaca bukan mesin pembuat hujan, melainkan upaya mempercepat proses yang sudah ada di awan. Kalau tidak ada awan yang layak disemai, tidak ada hujan yang bisa dipaksakan. Karena itu, pemerintah menyebut operasi ini sebagai bagian dari upaya, bukan solusi tunggal.

Data hotspot: turun nasional, naik di Kalimantan Tengah

Kementerian Kehutanan merilis angka yang memberi gambaran lebih dingin daripada spanduk di Bundaran HI. Berdasarkan pemantauan sistem SiPongi hingga Sabtu 17 Oktober 2026 pukul 21.00 WIB, secara nasional terdeteksi 270 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi. Jumlah itu turun 84 titik dibandingkan sehari sebelumnya yang mencatat 354 titik.

Di enam provinsi prioritas, angkanya turun dari 177 menjadi 125 titik. Tapi penurunan itu tidak merata. Kalimantan Tengah justru naik tajam dari 19 menjadi 92 titik. Kalimantan Barat turun tipis dari 24 ke 22 titik. Sumatera Selatan anjlok dari 132 menjadi 9 titik. Kalimantan Selatan muncul 2 titik dari sebelumnya nihil, sementara Jambi dan Riau sama-sama nol.

Kementerian Kehutanan mengingatkan bahwa titik panas bukan jumlah kebakaran. Angka itu berasal dari pantauan satelit terhadap anomali suhu permukaan, dan satu kejadian kebakaran bisa terdeteksi sebagai beberapa titik. Karena itu, jumlah titik panas tidak bisa langsung disamakan dengan luas area terbakar, dan tetap memerlukan pemeriksaan di lapangan.

Yang perlu dicatat dari data ini adalah arahnya. Secara nasional membaik, tetapi perpindahan beban ke Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa masalah karhutla bukan satu gelombang yang datang lalu pergi. Api berpindah mengikuti kondisi lahan, cuaca, dan aktivitas di lapangan, sehingga operasi tidak bisa dikendurkan hanya karena angka nasional turun.

Skala masalahnya: tiga kali luas Jakarta

Untuk memahami mengapa Greenpeace memilih isu ini, skalanya perlu dilihat. Sepanjang Januari sampai Juli 2026, luas hutan yang terbakar mencapai 202.000 hektare, atau sekitar tiga kali luas Jakarta. Puluhan ribu titik panas menyebar di enam provinsi sampai pekan kedua Oktober 2026, dengan Kalimantan Tengah sebagai wilayah paling parah.

Asapnya juga tidak tinggal di dalam negeri. Kabut asap dari kebakaran di Indonesia sempat terbawa ke Singapura, Malaysia, Kamboja, dan Filipina. Dalam situasi seperti ini, karhutla berhenti menjadi urusan daerah dan menjadi persoalan diplomatik, karena negara tetangga ikut menanggung dampak udara dan biaya kesehatan.

Pemerintah belum menyatakan bencana nasional untuk kebakaran di beberapa daerah. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Dudung Abdurachman menegaskan negara masih mampu menangani situasi. Malaysia menawarkan bantuan tiga unit helikopter dan 52 personel pemadam, tetapi pemerintah menyebut bantuan asing bukan inti persoalan, karena kendala utamanya adalah hal teknis seperti distribusi bahan bakar untuk operasi di lapangan.

Di titik inilah dua narasi bertemu. Pemerintah berbicara soal kapasitas dan operasi yang berjalan. Greenpeace berbicara soal dampak yang sudah dirasakan rumah tangga. Keduanya memakai data, tetapi memilih angka yang berbeda untuk menonjolkan hal yang berbeda.

Kenapa ini soal biaya hidup, bukan cuma soal asap

Spanduk Greenpeace menyambungkan dua hal yang biasanya dibahas terpisah: krisis iklim dan biaya hidup. Sambungan itu masuk akal secara ekonomi. Kabut asap menaikkan pengeluaran kesehatan, mengganggu pasokan pangan, dan menurunkan produktivitas kerja di luar ruang. Ketiganya berujung pada hal yang sama, yaitu uang yang keluar lebih banyak untuk hidup yang sama.

Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, menyebut krisis iklim mengganggu mata pencaharian, menekan pendapatan, dan mendorong kenaikan harga pangan. Menurutnya, kabut asap yang berkepanjangan adalah contoh paling nyata dari beban yang ditanggung warga.

Data resmi memberi konteks tambahan. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi tahunan September 2026 sebesar 3,28 persen. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mencatat inflasi 4,37 persen dengan andil 1,28 persen terhadap inflasi umum. Artinya, harga pangan naik lebih cepat daripada rata-rata, dan kelompok inilah yang paling berat menekan anggaran rumah tangga.

Dalam kerangka itu, penanganan karhutla bukan sekadar urusan lingkungan. Setiap hari asap berlanjut, ada biaya yang berpindah ke rumah tangga: obat, masker, kunjungan ke fasilitas kesehatan, sampai pendapatan yang hilang karena tidak bisa bekerja di luar. Bagi keluarga dengan anggaran ketat, pos-pos itu tidak selalu tersedia.

Lima langkah yang bisa dilakukan hari ini

1. Cek kualitas udara sebelum beraktivitas. Kanal resmi BMKG menampilkan indeks kualitas udara harian. Kalau angkanya buruk, ubah rencana: tunda olahraga luar ruang dan pilih rute yang lebih sedikit terpapar asap.
2. Pakai masker yang menutup rapat. Saat bau asap terasa atau jarak pandang menurun, masker kain tidak cukup untuk partikel halus. Masker dengan penyaring lebih rapat membantu, terutama bagi anak, lansia, dan orang dengan gangguan pernapasan.
3. Kurangi paparan di dalam ruang. Tutup jendela saat asap pekat, dan bersihkan filter penyejuk ruangan secara berkala. Ini murah dan sering diabaikan.
4. Siapkan pos biaya kesehatan kecil. Sisihkan dana khusus untuk obat dan pemeriksaan, terpisah dari dana darurat utama, supaya kejadian kecil tidak membongkar target besar.
5. Catat pengeluaran tak terduga selama sebulan. Angka yang tercatat inilah yang bisa dipakai untuk menilai apakah dampak asap ke anggaran keluarga kecil atau besar.

Langkah keempat dan kelima sering dianggap remeh, padahal keduanya yang menentukan apakah satu musim asap berubah menjadi utang atau tidak. Kalau kamu belum punya bantalan anggaran, mulai dari hitungan menabung Rp 100 juta pertama, lalu rapikan pencatatannya dengan delapan alat disiplin keuangan.

Tiga hal yang masih terbuka

Setelah membaca klaim pemerintah dan tuntutan Greenpeace, ada tiga hal yang belum punya jawaban pasti dan layak dipantau dalam beberapa pekan ke depan.

1. Status bencana nasional. Pemerintah menyatakan masih mampu menangani kebakaran dan belum menetapkan status bencana nasional. Status itu penting karena menentukan skala anggaran, koordinasi, dan bantuan yang bisa dikerahkan.
2. Luas area terbakar terbaru. Angka resmi yang tersedia mencakup Januari sampai Juli 2026 sebesar 202.000 hektare. Angka untuk Agustus sampai Oktober, periode yang justru paling kering, belum dirilis dalam laporan yang bisa dikutip.
3. Efektivitas operasi per wilayah. Sumatera Selatan menunjukkan perbaikan, tetapi Kalimantan Tengah justru naik dari 19 menjadi 92 titik panas. Perbedaan ini menunjukkan hasil operasi sangat bergantung pada kondisi lahan dan awan di masing-masing daerah.

Sumber data dan foto

Seluruh angka dalam artikel ini diambil dari sumber berikut dan diperiksa pada 21 Oktober 2026. Data lapangan dapat berubah setiap hari, jadi angka terbaru sebaiknya dicek ke kanal resmi.

• Pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi soal operasi modifikasi cuaca, es kering, dan rincian penerbangan di Sumatera Selatan serta Kalimantan Tengah: Kompas.com, 20 Oktober 2026.
• Aksi Greenpeace, isi kedua spanduk, dan momen dua tahun pemerintahan: Disway, 20 Oktober 2026.
• Penahanan enam aktivis dan permintaan pembebasan dari Komnas HAM: Kompas.com, 20 Oktober 2026.
• Luas hutan terbakar 202.000 hektare pada Januari sampai Juli 2026, sebaran asap ke negara tetangga, status bencana nasional, dan tawaran bantuan Malaysia: Tempo, 19 Oktober 2026.
• Angka titik panas nasional dan enam provinsi prioritas per 17 Oktober 2026: Siaran pers Kementerian Kehutanan, 18 Oktober 2026.
• Inflasi tahunan September 2026 sebesar 3,28 persen dan inflasi kelompok makanan 4,37 persen: Tirto, laporan BPS 1 Oktober 2026.

Kredit foto

• Potret Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam acara kenegaraan: Humas Kementerian Sekretariat Negara, diambil dari kanal foto resmi setneg.go.id. Foto ini adalah potret resmi, bukan dokumentasi aksi di Bundaran HI.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)