Pramono Anung Potong Pajak Film Jakarta 50 Persen, Ini Mekanismenya

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan kembali komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menopang industri perfilman nasional. Dalam forum World Conference on Creative Economy (WCCE) 2026 edisi kelima di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Jumat 23 Oktober 2026, ia menyebut insentif keringanan pajak sebagai salah satu instrumen untuk menggeser posisi Jakarta dari sekadar pasar film menjadi kota tempat karya sinematografi diproduksi.

Pernyataan itu disampaikan pada hari ketiga WCCE 2026, dalam rangkaian acara yang juga dihadiri Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya. Pramono menegaskan bahwa insentif fiskal ini bukan program baru yang lahir dari forum tersebut, melainkan bagian dari paket keringanan pajak daerah yang sudah ditetapkan melalui peraturan gubernur.

Bagi pelaku usaha bioskop, produsen film, maupun penonton, ketentuan teknisnya menentukan siapa yang benar-benar menerima manfaat dan dalam bentuk apa. Berikut mekanisme, syarat, serta dasar hukum insentif pajak film nasional di DKI Jakarta berdasarkan dokumen regulasi dan laporan media.

Mekanisme Insentif: Bioskop yang Membayar, Produsen yang Menerima

Insentif ini berbentuk keringanan pokok Pajak Barang dan Jasa Tertentu atau PBJT. Dasar aturannya adalah Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 531 Tahun 2026 tentang Pemberian Keringanan Pokok Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk Tontonan Film Nasional. Besaran keringanan ditetapkan sebesar 50 persen dari pokok pajak yang seharusnya dibayarkan kepada Pemprov DKI Jakarta.

Poin yang sering terlupakan: pihak yang membayar PBJT dan memperoleh keringanan adalah pelaku usaha bioskop, bukan rumah produksi film. Artinya, manfaat bagi produsen film tidak datang langsung ke rekening mereka, melainkan melalui kewajiban penyaluran yang dibebankan kepada bioskop.

Kewajiban itu cukup spesifik. Wajib pajak, dalam hal ini pengelola bioskop, diwajibkan menyalurkan 50 persen dari nilai keringanan pajak yang diperoleh kepada produsen film nasional. Penyaluran dilakukan melalui lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemprov DKI Jakarta, dan harus dibuktikan dengan berita acara serah terima. Tanpa bukti tersebut, pengurangan pajak yang sudah digunakan berisiko ditolak saat pemeriksaan.

Produsen film yang berhak menerima manfaat adalah perusahaan atau badan usaha, baik milik negara maupun swasta, yang bergerak di bidang produksi film di Indonesia dengan karya yang diputar di bioskop wilayah DKI Jakarta dan menjadi objek PBJT atas jasa kesenian dan hiburan. Jadi produsen luar negeri atau film yang tidak masuk penayangan bioskop DKI tidak termasuk penerima.

Sebagian besar liputan menyederhanakan kebijakan ini menjadi "potongan pajak industri film 50 persen". Padahal objek pajaknya adalah jasa penayangan film nasional di bioskop, dan mekanisme transfernya mewajibkan bioskop meneruskan separuh nilai manfaat ke produsen.

Ilustrasi Angka: Berapa Nilai Manfaatnya per Tiket

Keringanan 50 persen dari pokok pajak berarti tarif efektif PBJT atas penayangan film nasional turun dari 10 persen menjadi 5 persen. Perhitungan di bawah memakai harga tiket sebagai dasar, dengan asumsi seluruh nilai tiket menjadi dasar pengenaan pajak dan belum memperhitungkan biaya administrasi lain.

Sumber perhitungan: redaksi DailyFinance.id berdasarkan ketentuan Kepgub DKI Jakarta Nomor 531 Tahun 2026 sebagaimana diubah Kepgub Nomor 591 Tahun 2026. Harga tiket hanya contoh ilustrasi.

Dari sisi produsen film, angka Rp1.250 per tiket Rp50.000 tampak kecil. Namun skala manfaatnya bergantung pada volume penayangan. Sebuah film yang tampil di puluhan studio dalam jaringan bioskop berpotak mengumpulkan penyaluran yang jauh lebih besar daripada satu bioskop tunggal, karena setiap tiket yang terjual menyumbang bagian kecil yang sama.

Bagi pengelola bioskop, insentif ini menurunkan beban pajak tanpa mengubah harga tiket secara otomatis. Apakah pengurangan pajak diteruskan ke penonton dalam bentuk harga lebih rendah atau ditahan sebagai margin, terserah kebijakan masing-masing usaha. Regulasi hanya mewajibkan separuh nilai keringanan disalurkan ke produsen, bukan seluruhnya.

Rantai Regulasi: Dari Pergub 27 Tahun 2025 hingga Kepgub 591 Tahun 2026

Keringanan bagi film nasional bukan aturan yang berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari paket insentif PBJT untuk jasa kesenian dan hiburan di DKI Jakarta yang dibangun bertahap.

Sumber: basis data regulasi hukumonline dan katalog peraturan perpajakan. Sebagian media memberitakan Kepgub Nomor 591 Tahun 2026 sebagai satu-satunya dasar hukum, padahal aturan induk bagi film nasional adalah Kepgub 531 Tahun 2026 yang kemudian diubah oleh Kepgub 591.

Jasa Lain yang Juga Mendapat Diskon 50 Persen

Film nasional bukan satu-satunya yang mendapat keringanan setara. Berdasarkan Kepgub DKI Jakarta Nomor 852 Tahun 2025, jenis jasa kesenian dan hiburan yang memperoleh diskon pokok PBJT sebesar 50 persen meliputi:

• Setiap pertunjukan film nasional pada bioskop.
• Pergelaran kesenian nasional berupa seni musik, seni suara, seni tari, atau seni drama.
• Pameran yang diselenggarakan berdasarkan kerja sama atau koordinasi dengan pemerintah.
• Wahana ekologi, wahana pendidikan, atau wahana budaya.
• Usaha sosial kemanusiaan yang berbentuk amal, bantuan bencana alam, dan sejenisnya.
• Olahraga yang bertujuan membina, memasyarakatkan, dan meningkatkan prestasi olahraga masyarakat, pelajar, mahasiswa, pemuda, dan karyawan.

Sementara itu, pembebasan pokok pajak diberikan bagi panti pijat tunanetra, pentas seni yang diselenggarakan sekolah, pertunjukan kesenian atau hiburan tradisional, segala jenis hiburan yang diselenggarakan pemerintah, serta hiburan keliling seperti sirkus, komedi putar, dan pasar malam. Fasilitas pengurangan maupun pembebasan ini diberikan secara jabatan, artinya wajib pajak tidak perlu mengajukan permohonan tersendiri untuk tiap transaksi.

Kenapa Jakarta Memilih Film sebagai Sasaran Insentif

Alasan utama kebijakan ini adalah konsentrasi aktivitas perfilman nasional. Pramono Anung menyatakan lebih dari 80 persen kegiatan perfilman Tanah Air berada di Jakarta. Dengan kata lain, keringanan pajak yang diberikan di ibu kota menyentuh sebagian besar produksi film nasional, bukan sekadar sebagian kecil.

"Karena memang aktivitas perfilman ini sebenarnya 80 persen lebih ada di Jakarta. Ketika kami memberikan itu harapannya Jakarta tidak hanya sekedar tempat untuk nonton film," ujarnya dalam rangkaian WCCE 2026 sebagaimana dilaporkan RRI.

Dari sisi fiskal, sektor ekonomi kreatif memang terlalu besar untuk diabaikan. Pramono menyebut kontribusi sektor tersebut tercatat di atas Rp410 triliun, setara sekitar 11 persen Produk Domestik Regional Bruto DKI Jakarta. Ia juga memberi contoh Jakarta Fair yang menarik lebih dari 6,1 juta pengunjung dengan nilai transaksi sekitar Rp8,2 triliun.

Pemerintah provinsi juga menyiapkan fasilitas penunjang, antara lain Jakarta Creative Hub yang menyediakan ruang kerja bersama, peralatan, pelatihan, dan sarana kolaborasi bagi pelaku kreatif. Pramono menilai pemerintah perlu membangun ekosistem yang memungkinkan pelaku kreatif tumbuh, salah satunya dengan memangkas hambatan birokrasi dan membuka peluang kerja sama.

Apa yang Belum Dijanjikan

Perlu dicatat apa yang tidak ditawarkan kebijakan ini. Pramono tidak merinci target jumlah produksi film yang ingin dicapai, tidak menetapkan kuota jumlah film nasional per tahun, dan tidak menjanjikan keringanan bagi biaya produksi seperti sewa studio atau peralatan. Insentifnya terbatas pada pokok PBJT atas penayangan film nasional di bioskop.

Bagi produsen film, manfaatnya pun bersifat tidak langsung dan bergantung pada disiplin bioskop menyalurkan separuh nilai keringanan. Regulasi mewajibkan bukti berita acara serah terima, tetapi publik masih menunggu keterbukaan data mengenai berapa banyak penyaluran yang benar-benar terjadi sejak ketentuan berlaku pada masa pajak Juli 2026.

Jika Bosku sedang menghitung anggaran produksi atau menaksir biaya operasional usaha kreatif lain, alat hitung anggaran harian dan bulanan bisa dipakai untuk menyusun skenario sebelum mengajukan pembiayaan. Untuk konteks kebijakan ekonomi yang lebih luas, baca juga rapor kebijakan strategis dua tahun pemerintahan Prabowo Gibran dan rincian tarif listrik PLN Oktober 2026.

Catatan Redaksi

Artikel ini disusun berdasarkan materi yang beredar di kanal berita dan diverifikasi ulang ke dokumen regulasi serta laporan media primer. Dasar hukum yang dikutip adalah Kepgub DKI Jakarta Nomor 531 Tahun 2026 sebagaimana diubah oleh Kepgub Nomor 591 Tahun 2026. Sejumlah pemberitaan menyebut Kepgub Nomor 591 Tahun 2024; berdasarkan basis data regulasi dan laporan yang memuat keterangan resmi, nomor 591 Tahun 2026 berisi perubahan atas Kepgub 531 Tahun 2026, sedangkan aturan induk keringanan film nasional adalah Kepgub 531.

Angka tarif efektif 5 persen berlaku sejak masa pajak Juli 2026 berdasarkan pelaporan media. Perhitungan ilustrasi per tiket adalah simulasi redaksi, bukan data resmi Pemprov DKI Jakarta, dan belum memasukkan komponen biaya lain di luar harga tiket. Data kontribusi ekonomi kreatif sebesar Rp410 triliun dan porsi 80 persen aktivitas perfilman dikutip dari keterangan Gubernur DKI Jakarta dalam forum WCCE 2026.

Hingga artikel ini diterbitkan, tim redaksi belum memperoleh rincian jumlah penyaluran dana keringanan yang sudah berhasil dibuktikan melalui berita acara serah terima. Ruang koreksi tetap terbuka bagi Pemprov DKI Jakarta maupun pelaku industri yang ingin menambahkan data.

Yang Perlu Ditandangkan Produsen dan Pengelola Bioskop

Bagi pengelola bioskop, langkah paling mendesak adalah memastikan mekanisme penyaluran dan dokumentasi berita acara serah terima berjalan sejak awal, karena itu menjadi syarat sahnya pengurangan pajak yang sudah dipakai. Bagi produsen film, yang perlu dicek adalah apakah karya mereka memenuhi syarat objek PBJT jasa kesenian dan hiburan serta diputar di bioskop wilayah DKI Jakarta.

Bagi penonton, tidak ada jaminan harga tiket turun otomatis. Insentif ini menurunkan beban pajak pengelola bioskop, bukan menetapkan harga jual. Siapa pun yang ingin menelusuri ketentuan lengkapnya dapat membaca naskah Kepgub DKI Jakarta Nomor 531 Tahun 2026 dan perubahannya melalui kanal dokumentasi hukum resmi Pemprov DKI Jakarta.

Sumber utama: RRI.co.id (laporan WCCE 2026, 23 Oktober 2026), Hukumonline (mekanisme dan syarat Kepgub DKI 531 Tahun 2026), Warta Ekonomi, Pikiran Rakyat, serta katalog regulasi perpajakan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)